SIKATNEWS.id | Proyek Revitalisasi SMAN Unggulan Sukma Nias senilai Rp87.340.621.189,12 kembali menjadi sorotan. Kali ini, desakan transparansi dan jaminan mutu pembangunan disuarakan langsung melalui aksi damai yang digelar Aliansi Koalisi Solidaritas dan Aksi Demokratif (KORSA DEM) bersama sejumlah organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, serta perwakilan warga, Selasa (11/8/2026).
Aksi tersebut digelar di dua lokasi, yakni di depan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII Nias, Jalan Pantai Fofo Indah, Kota Gunungsitoli, dan dilanjutkan ke lokasi proyek di Desa Faekhu, Kecamatan Gunungsitoli Selatan.
Massa datang membawa satu pesan utama: pembangunan sekolah yang dibiayai uang rakyat dalam jumlah puluhan miliar rupiah harus transparan, memenuhi spesifikasi kontrak, serta benar-benar menjamin keselamatan siswa dan seluruh pengguna bangunan.
Sorotan masyarakat semakin menguat menyusul sejumlah temuan yang sebelumnya menjadi bahan perhatian publik, mulai dari dugaan penggunaan pasir dari sumber yang belum jelas kelayakan dan status pengujiannya, dugaan kandungan garam pada material, hingga pelaksanaan pengecoran pondasi dalam atau bore pile ketika kondisi hujan lebat.
Selain persoalan material dan proses pekerjaan, massa juga mempertanyakan keterbukaan informasi terkait kedalaman, diameter, metode pengerjaan, serta kualitas pondasi yang menjadi elemen vital bagi bangunan sekolah yang berdiri di wilayah Kepulauan Nias yang memiliki risiko kegempaan.
“Kami Bukan Menolak Pembangunan”
Pimpinan Aksi KORSA DEM, Yason Yonata Gea, S.Pd., menegaskan bahwa aksi tersebut bukan bentuk penolakan terhadap pembangunan SMAN Unggulan Sukma Nias.
Menurutnya, masyarakat justru menginginkan sekolah tersebut selesai dengan kualitas terbaik karena nantinya akan digunakan oleh generasi muda Nias.
“Kami berdiri di sini hari ini bukan untuk menolak pembangunan. Justru kami semua sangat mendambakan adanya sekolah yang megah, kokoh, dan menjadi kebanggaan kita semua, tempat anak-anak kita menuntut ilmu,” ujar Yason.
Namun, kata dia, pembangunan yang menggunakan uang rakyat harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
“Pembangunan yang dibiayai dari uang rakyat sebesar puluhan miliar rupiah wajib dilaksanakan sesuai perjanjian, sesuai spesifikasi yang telah disepakati, dan menjamin keselamatan nyawa mereka yang kelak akan menempatinya,” tegasnya.
Yason juga mengaitkan momentum aksi dengan peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia.
Ia berharap semangat kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai terbebas dari penjajahan, tetapi juga sebagai momentum untuk mendorong tata kelola pembangunan yang bersih dan terbuka.
“Lebih baik kita bersuara dan memperbaikinya sekarang, daripada kelak kita menangis melihat gedung ini rapuh dan membahayakan keselamatan anak-anak kita,” katanya.
KORSA DEM Desak Data Teknis Dibuka
Penanggung Jawab Aksi, Gunawan Hulu, menilai pengawasan masyarakat terhadap proyek pemerintah merupakan bagian dari kontrol publik yang sah.
Ia meminta Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta Konsultan Pengawas membuka data teknis proyek kepada masyarakat.
“Bukakan hasil uji mutu bahan, tunjukkan sumber pengambilan material, dan jelaskan secara rinci bagaimana pondasi gedung ini dibangun,” ujar Gunawan.
Menurutnya, keterbukaan justru dapat menghilangkan keraguan apabila seluruh proses pembangunan memang telah berjalan sesuai ketentuan.
“Jika semuanya benar dan sesuai aturan, tunjukkan kepada rakyat maka keraguan ini akan hilang. Menyembunyikan informasi justru semakin memperkuat dugaan adanya sesuatu yang disembunyikan,” katanya.
Gunawan menegaskan bahwa proyek tersebut bukan milik pihak tertentu, melainkan pembangunan yang menggunakan anggaran publik.
“Ini bukan milik perseorangan — ini adalah milik rakyat,” tegasnya.
