Instalasi Listrik Disorot, Keselamatan Warga Sekolah Jadi Perhatian
Selain persoalan material sisa bongkaran, LSM PKP turut menyoroti instalasi listrik di lingkungan sekolah yang diduga belum memenuhi standar keselamatan.
Menurut Yason, aspek keselamatan tidak boleh diabaikan dalam proyek revitalisasi fasilitas pendidikan. Pemasangan instalasi listrik harus memenuhi standar teknis yang berlaku agar tidak membahayakan siswa, guru, tenaga kependidikan, maupun pihak lain yang beraktivitas di lingkungan sekolah.
“Kami meminta agar instalasi listrik diperiksa secara menyeluruh oleh pihak yang berkompeten. Jangan menunggu sampai terjadi insiden baru dilakukan perbaikan. Keselamatan siswa dan seluruh warga sekolah harus menjadi prioritas,” ujarnya.
LSM PKP berharap Dinas Pendidikan segera memastikan kondisi instalasi tersebut melalui pemeriksaan teknis. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, perbaikan harus dilakukan sesuai standar yang berlaku sebelum menimbulkan risiko bagi pengguna bangunan.
Dengan demikian, penelusuran proyek tidak hanya menyangkut pertanggungjawaban material bangunan, tetapi juga memastikan hasil revitalisasi benar-benar aman dan layak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.
Jika Diabaikan, LSM PKP Siapkan Aksi Damai
Yason menegaskan, DPD LSM PKP Kota Gunungsitoli menghargai keterbukaan Kepala Dinas Pendidikan yang bersedia menerima laporan dan berjanji menindaklanjutinya. Meski demikian, pihaknya akan terus mengawal perkembangan pemeriksaan tersebut.
Ia menyatakan, apabila dalam waktu yang wajar tidak ada hasil penelusuran maupun tindakan konkret, LSM PKP bersama elemen masyarakat siap menggelar aksi damai di depan Kantor Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli maupun di lokasi proyek SMPN 3 Loloana’a.
“Kami menghargai langkah Dinas Pendidikan yang bersedia menerima kami dan berjanji menelusuri persoalan ini. Namun, kami juga ingin menegaskan bahwa kebenaran tidak boleh dikorbankan demi kenyamanan pihak tertentu,” kata Yason.
“Jika dalam waktu yang wajar penelusuran ini tidak menghasilkan tindakan konkret dan perbaikan yang nyata, DPD LSM PKP Kota Gunungsitoli bersama elemen masyarakat luas akan menyelenggarakan aksi damai di depan Dinas Pendidikan maupun di lokasi proyek,” lanjutnya.
Ia menegaskan, rencana aksi tersebut bukan bertujuan menciptakan keributan, melainkan mendorong transparansi, kepatuhan terhadap hukum, serta perlindungan terhadap keselamatan warga sekolah.
“Kami tidak menginginkan kerusuhan. Yang kami tuntut sangat sederhana: tegakkan aturan hukum, perbaiki instalasi listrik agar aman bagi warga sekolah, dan kembalikan pengelolaan aset negara ke jalur yang benar. Jika suara kebenaran diabaikan, jalan damai adalah hak konstitusional rakyat untuk menyuarakan keadilan,” tegasnya.
LSM PKP Tunggu Hasil Pemeriksaan Dinas Pendidikan
Hingga berita ini disusun, DPD LSM PKP bersama awak media menyatakan akan terus memantau tindak lanjut yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli terhadap laporan tersebut.
Masyarakat berharap pemeriksaan di lokasi proyek dapat dilakukan secara objektif, transparan, dan menyeluruh, termasuk memeriksa dokumen pengelolaan material sisa pembongkaran serta kondisi instalasi listrik.
Hasil pemeriksaan diharapkan dapat menjawab pertanyaan publik mengenai status material sisa bangunan, prosedur pengelolaannya, dan kelayakan instalasi listrik di sekolah tersebut.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian, langkah korektif perlu dilakukan sesuai ketentuan. Sebaliknya, apabila dugaan yang disampaikan tidak terbukti, hasil pemeriksaan yang terbuka juga penting untuk memberikan kejelasan kepada masyarakat.
Bagi LSM PKP, persoalan ini bukan semata-mata mengenai material sisa bongkaran, melainkan menyangkut akuntabilitas pengelolaan aset publik, kualitas pembangunan fasilitas pendidikan, dan tanggung jawab pemerintah dalam memastikan sekolah menjadi lingkungan yang aman bagi peserta didik.
Kini, tindak lanjut Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli menjadi perhatian. Publik menantikan apakah komitmen pemeriksaan tersebut akan menghasilkan kejelasan dan tindakan nyata di lapangan/Yason Cs
