Sebagai bentuk keterbukaan, pihak rekanan juga memperlihatkan daftar nama tenaga kerja yang menurut mereka resmi terdaftar dalam pelaksanaan proyek tersebut.
Hutapea menyebutkan, tidak terdapat nama anak di bawah umur dalam daftar tenaga kerja yang ditunjukkan kepada awak media.
“Ini daftar lengkap pekerja kami. Silakan diperiksa. Usia, alamat, dan pekerjaan masing-masing tercatat dengan jelas. Tidak ada yang kami sembunyikan. Jika ada pihak yang masih meragukan, kami persilakan melakukan verifikasi langsung ke instansi berwenang,” ungkapnya.
Terkait sorotan mengenai penggunaan APD, pihak rekanan mengakui bahwa pengawasan keselamatan kerja di lapangan masih perlu ditingkatkan.
Menurut Hutapea, terkadang pekerja melepas helm ketika beristirahat sejenak di luar area kerja aktif. Meski demikian, ia mengakui pentingnya pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan seluruh pekerja mematuhi standar keselamatan kerja.
“Terkadang pekerja melepas helm saat beristirahat sejenak di luar area kerja aktif. Tetapi kami akui, pengawasan harus lebih ketat. Ini catatan penting bagi kami untuk perbaikan,” ujar Hutapea.
Pentingnya Verifikasi dan Pemberitaan Berimbang
Persoalan ini menjadi pengingat bagi semua pihak mengenai pentingnya verifikasi sebelum menarik kesimpulan atas suatu dugaan pelanggaran.
Keberadaan anak-anak di sekitar area proyek tidak serta-merta membuktikan bahwa mereka dipekerjakan sebagai tenaga konstruksi. Namun, pihak pelaksana juga tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan area pekerjaan aman, termasuk mencegah anak-anak yang tidak berkepentingan memasuki kawasan proyek.
Pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta instansi terkait diharapkan dapat melakukan verifikasi secara menyeluruh dan objektif guna memastikan fakta yang sebenarnya.
Di satu sisi, setiap dugaan pelanggaran ketenagakerjaan maupun keselamatan kerja harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, pihak yang dituding juga berhak mendapatkan ruang untuk menyampaikan klarifikasi dan membuktikan keterangannya.
Dengan demikian, kepentingan masyarakat terhadap pelaksanaan proyek yang transparan dan sesuai aturan dapat tetap terjaga tanpa mengabaikan prinsip praduga tak bersalah.
Menutup pernyataannya, Zamasi kembali mengingatkan pentingnya mengedepankan fakta dalam menyikapi persoalan tersebut.
“Kebenaran tidak takut terhadap pemeriksaan. Semakin diperiksa, semakin ia terang. Yang takut diperiksa hanyalah kebohongan. Mari kita cari kebenaran bersama, bukan mencari musuh bersama,” tutup Tokoh Pemuda Desa Somi tersebut.
Tim media akan terus memantau perkembangan persoalan ini, termasuk proses verifikasi di lapangan, guna menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang kepada masyarakat./Yason Gea.
