SIKATNEWS.id | Sorotan publik terkait dugaan penggunaan tenaga kerja anak di bawah umur dalam proyek pembangunan Ruas Jalan Sogunakheda, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias, akhirnya mendapat tanggapan dari pihak pelaksana proyek dan tokoh masyarakat setempat.
Pihak pelaksana proyek bersama tokoh masyarakat Desa Somi memberikan klarifikasi secara terbuka kepada awak media. Mereka membantah dugaan tersebut sekaligus menunjukkan sejumlah dokumen yang diklaim sebagai bukti bahwa tidak ada anak di bawah umur yang dipekerjakan dalam proyek tersebut.
Tuduhan Muncul, Pihak Terkait Berikan Klarifikasi
Sebelumnya, proyek pembangunan jalan dengan nilai anggaran sebesar Rp4.901.288.356 itu menjadi sorotan masyarakat setelah muncul pemberitaan yang menyertakan foto sejumlah anak berada di area pekerjaan proyek.
Pemberitaan tersebut memunculkan dugaan adanya pelanggaran ketentuan ketenagakerjaan terkait penggunaan tenaga kerja anak di bawah umur. Selain itu, muncul pula sorotan mengenai aspek keselamatan kerja setelah beberapa pekerja terlihat tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD).
Namun, dalam konfirmasi langsung di lokasi proyek, pihak pelaksana dan tokoh masyarakat Desa Somi memberikan penjelasan berbeda terkait keberadaan anak-anak tersebut.
Zamasi, salah seorang tokoh masyarakat Desa Somi, menegaskan bahwa anak-anak yang terlihat di area proyek bukan merupakan pekerja konstruksi.
“Informasi yang menyebutkan bahwa proyek ini mempekerjakan anak di bawah umur itu tidak benar. Anak-anak yang terlihat di lokasi proyek itu bukan pekerja proyek. Mereka tidak ada dalam daftar kehadiran, tidak menerima upah, dan tidak ditugaskan oleh kami untuk melakukan pekerjaan konstruksi,” tegas Zamasi.
Lebih lanjut, Zamasi yang juga merupakan Tokoh Pemuda Desa Somi menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya mengedepankan fakta dan kehati-hatian sebelum menyimpulkan adanya dugaan pelanggaran hukum.
Ia menilai, keberadaan seseorang di suatu lokasi tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa orang tersebut terlibat dalam aktivitas pekerjaan di tempat itu.
“Saudara-saudara sekalian, dalam hukum dikenal prinsip: faktanya dahulu, pendapat kemudian, bukan sebaliknya. Ketika kita melihat seseorang berdiri di depan gedung pengadilan, belum tentu dia adalah hakim. Bisa jadi, dia hanya warga yang kebetulan lewat. Begitu juga dengan anak-anak yang terlihat di area proyek. Kehadiran seseorang di suatu tempat tidak serta-merta membuktikan bahwa dia bekerja di sana,” jelas Zamasi.
Menurutnya, secara logika hukum terdapat perbedaan mendasar antara sekadar berada di lokasi proyek dan melakukan pekerjaan di lokasi tersebut.
Ia juga merujuk Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur larangan pengusaha mempekerjakan anak. Karena itu, menurutnya, dugaan pelanggaran harus didasarkan pada fakta dan pembuktian mengenai adanya hubungan kerja, bukan semata-mata keberadaan anak di area proyek.
“Saya tidak membela siapa pun. Tetapi keadilan itu berdiri di atas dua kaki: tidak menutup mata terhadap kemungkinan kesalahan dan tidak pula menjatuhkan orang berdasarkan asumsi. Mari kita biarkan fakta yang berbicara, bukan emosi. Jika ada pelanggaran, hukum harus tegak. Jika tidak ada pelanggaran, nama baik harus dilindungi. Itulah keadilan yang sesungguhnya,” katanya.
Pihak Rekanan: Kami Mematuhi Aturan yang Berlaku
Sementara itu, Hutapea, perwakilan pelaksana proyek dari CV Abigael Wigata Mandiri, turut memberikan klarifikasi kepada awak media. Ia menegaskan bahwa pihaknya memahami ketentuan hukum dan konsekuensi yang dapat timbul apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan ketenagakerjaan.
“Kami sangat menghormati hukum negara. Kami tahu dengan pasti bahwa mempekerjakan anak di bawah umur merupakan pelanggaran menurut Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Konsekuensinya bukan sekadar denda, tetapi juga dapat berujung pada pidana penjara. Apakah mungkin kami sengaja melanggar aturan yang begitu jelas? Tentu tidak,” ujar Hutapea.
