Di sisi lain, Ketua LSM Perlindungan Gea (PKP) Kota Gunungsitoli, Sabtu (21/11/2026), meminta Polres Nias menangani persoalan tersebut secara objektif dan transparan.
Menurutnya, persoalan arisan perlu ditelusuri berdasarkan unsur hukum yang berlaku. Keterlambatan atau ketidakmampuan membayar kewajiban tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai penipuan apabila unsur pidananya belum terbukti.
Namun, apabila ditemukan bukti adanya niat menipu sejak awal, mengelabui anggota, atau menguasai dana secara melawan hukum, maka dugaan tindak pidana harus diproses sesuai ketentuan perundang-undangan.
Ia juga meminta polisi mengklarifikasi dugaan intimidasi serta menelusuri kebenaran informasi mengenai oknum ASN yang disebut Enjel.
“Polres Nias harus memeriksa seluruh fakta, menelusuri aliran dana, mendengarkan keterangan kedua belah pihak, serta mengklarifikasi dugaan intervensi oknum ASN. Jangan sampai persoalan hukum dimanfaatkan untuk menekan pihak lain,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, persoalan tersebut masih diwarnai perbedaan keterangan antara pihak-pihak terkait. Laporan dugaan penipuan disebut telah masuk ke Polres Nias, sementara Enjel menyampaikan bantahan dan dugaan intimidasi.
Media tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini. Masyarakat diimbau tidak terburu-buru mengambil kesimpulan serta tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga terdapat hasil pemeriksaan resmi dari aparat penegak hukum/tim.








