Menanggapi hal tersebut, Anggota/Deputi Bidang Infrastruktur BP Batam, Mouris Limanto, menegaskan bahwa verifikasi langsung di lapangan sangat penting untuk memetakan akar persoalan secara akurat sebelum menentukan langkah penanganan.
“Kami turun langsung untuk memastikan kondisi di lapangan karena setiap lokasi memiliki karakteristik persoalan yang berbeda. Penanganannya harus terukur, tepat sasaran, dan terkoordinasi,” ujar Mouris.
Menurutnya, respons cepat tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, dan Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, yang menekankan pentingnya penyelesaian persoalan masyarakat melalui tindakan nyata.
“Bapak Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, dan Ibu Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, selalu menegaskan bahwa persoalan masyarakat tidak boleh berhenti pada pembahasan di ruang rapat. Setiap masukan, termasuk yang disampaikan DPR RI, harus segera diterjemahkan menjadi langkah nyata dan solusi di lapangan,” tegas Mouris.
Melalui peninjauan bersama Pemerintah Kota Batam tersebut, BP Batam mulai menyusun skema penanganan untuk masing-masing titik rawan banjir.
Rencana kerja yang disiapkan meliputi normalisasi saluran air, peningkatan kapasitas drainase, evaluasi pola aliran air, hingga penguatan kolaborasi teknis lintas sektor guna mewujudkan infrastruktur Kota Batam yang lebih andal dan berkelanjutan.(red).
