SIKATNEWS.id | Badan Pengusahaan (BP) Batam melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur biaya logistik sebagai langkah menjaga efisiensi rantai pasok sekaligus memperkuat daya saing Batam.
Sebagai bagian dari proses tersebut, implementasi penyesuaian tarif layanan peti kemas di Terminal Peti Kemas Batu Ampar ditunda hingga 31 Agustus 2026. Sementara itu, pengguna jasa yang telah membayar sesuai tarif baru akan menerima pengembalian selisih pembayaran dari BP Batam.
Keputusan tersebut merupakan hasil dialog bersama asosiasi pelaku usaha, operator terminal, pelaku logistik, pengguna jasa, dan berbagai pemangku kepentingan yang berlangsung di Conference Hall IT Center BP Batam, Kamis (25/06).
Anggota/Deputi Bidang Pengusahaan BP Batam, Denny Tondano, mengatakan evaluasi dilakukan untuk memastikan setiap kebijakan kepelabuhanan mampu meningkatkan kualitas layanan tanpa mengurangi daya saing dunia usaha.
“Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi pengguna jasa, meningkatkan kualitas pelayanan, dan memperkuat daya saing Batam,” tegasnya.
Menurut Denny, transformasi Terminal Peti Kemas Batu Ampar terus dilakukan melalui modernisasi fasilitas, peningkatan produktivitas operasional, serta perluasan konektivitas pelayaran internasional.
Upaya tersebut tercermin dari peningkatan volume bongkar muat peti kemas Terminal Peti Kemas Batu Ampar yang mencapai 222.131 TEUs pada periode Januari–Mei 2026, atau tumbuh 16 persen. Produktivitas bongkar muat juga meningkat hingga 40 box per jam.
Denny menambahkan, hasil pembahasan bersama pelaku usaha menunjukkan bahwa tarif pelayanan Terminal Peti Kemas Batu Ampar yang dikelola BP Batam hanya berkontribusi sekitar 18 persen terhadap total biaya logistik rute Batam–Singapura. Sementara itu, sebagian besar biaya logistik berasal dari komponen feeder dan transshipment.
Karena itu, BP Batam akan terus memperkuat ruang dialog bersama pelaku logistik untuk mengkaji secara terbuka keterkaitan antara standar pelayanan, produktivitas operasional, investasi infrastruktur, dan struktur biaya logistik sebagai dasar penyempurnaan kebijakan ke depan.
“Target kami kedepannya bisa menghadirkan pelayanan pelabuhan yang lebih modern dan meningkatkan kepercayaan investor. Karena itu, setiap kebijakan akan kami susun secara terbuka, berbasis data, dan melalui dialog bersama dunia usaha,” tutup Denny.(red).
