SIKATNEWS.id | Sorotan publik yang muncul terkait dugaan penggunaan tenaga kerja anak di bawah umur pada proyek pembangunan Ruas Jalan Sogunakheda, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias, kini mendapatkan penjelasan resmi dari pihak terkait.
Alih-alih menghindar, pihak pelaksana proyek dan tokoh masyarakat setempat tampil memberikan klarifikasi lengkap, sekaligus menampilkan bukti-bukti yang mereka miliki kepada awak media.
Tuduhan Muncul, Klarifikasi Langsung Disampaikan
Sebelumnya, proyek yang menelan anggaran sebesar Rp4.901.288.356 ini menjadi pembicaraan warga setelah muncul pemberitaan yang menyertakan foto-foto anak-anak berada di area lokasi pekerjaan. Pemberitaan itu memunculkan dugaan bahwa pihak pelaksana melanggar aturan ketenagakerjaan dengan mempekerjakan anak di bawah umur, serta mengabaikan keselamatan kerja karena terlihat beberapa pekerja tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD).
Namun, saat awak media melakukan konfirmasi langsung di lokasi, gambaran yang terlihat ternyata berbeda dari narasi yang berkembang. Zamasi, salah satu tokoh masyarakat Desa Somi, menyampaikan penjelasannya dengan tegas dan terbuka.
“Informasi yang menyebutkan bahwa proyek ini mempekerjakan anak di bawah umur itu tidak benar. Anak-anak yang terlihat di lokasi proyek itu bukan pekerja proyek, mereka tidak ada dalam daftar kehadiran, tidak menerima upah, dan tidak ditugaskan oleh kami untuk melakukan pekerjaan konstruksi.”
Lebih lanjut , Tokoh Pemuda Desa Somi ZAMASI turut menyampaikan pandangannya secara mendalam, menekankan pentingnya logika hukum dan kehati-hatian dalam menyampaikan tuduhan,
“Saudara-sekalian, dalam hukum dikenal prinsip: Faktanya dulu, pendapat kemudian. Bukan sebaliknya. Ketika kita melihat seseorang berdiri di depan gedung pengadilan, belum tentu dia adalah hakim bisa jadi dia hanya warga yang lewat. Begitu juga dengan anak-anak yang terlihat di area proyek. Kehadiran seseorang di suatu tempat tidak serta-merta membuktikan dia bekerja di sana.
Secara logika hukum, ada perbedaan mendasar antara ‘berada di lokasi’ dan ‘bekerja di lokasi’. Pasal 68 UU No. 13 Tahun 2003 melarang mempekerjakan anak artinya ada unsur hubungan kerja, ada perintah, ada upah, ada tanggung jawab pekerjaan. Jika unsur-unsur itu tidak terbukti, maka tuduhan pelanggaran hukum pun belum berdiri.
Saya tidak membela siapa pun. Tetapi keadilan itu berdiri di atas dua kaki: tidak menutup mata terhadap kemungkinan kesalahan, dan tidak pula menjatuhkan orang berdasarkan asumsi. Mari kita biarkan fakta yang berbicara, bukan emosi. Jika ada pelanggaran, hukum harus tegak. Jika tidak ada pelanggaran, nama baik harus dilindungi. Itulah keadilan yang sesungguhnya.”
Pihak Rekanan: Kami Mematuhi Aturan yang Berlaku
