SIKATNEWS.id | Surat Majelis Rakyat Kepulauan Riau (MRKR) kepada Kejaksaan Tinggi Kepri menyoroti kebocoran potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari jasa labuh jangkar.
Sejak 2015, pemungutan retribusi tak berjalan efektif; APBD 2021 menargetkan Rp 200 miliar, namun realisasi hanya sekitar Rp 300 juta sekali tarik sebelum dihentikan oleh surat Dirjen Perhubungan Laut.
“Masalahnya bukan “uang hilang” karena kapal tak bayar, melainkan kehilangan hak fiskal daerah. Kapal tetap membayar, tetapi ke PNBP pusat atau ke operator konsesi yang ditunjuk Kemenhub,” kata aktivis Monica ke media ini pada Rabu (01/10).
- UU 23/2014 memberi provinsi kewenangan mengelola ruang laut 0–12 mil.
- UU 17/2008 tentang Pelayaran—lex specialis—menetapkan pungutan pelayaran sebagai PNBP pusat.
“Dirjen Hubla menafsirkan labuh jangkar sebagai bagian dari jasa pelayaran, sehingga pungutan daerah dianggap double charging,” menurut Monica.
- Nipah Transit Anchorage Area (NTAA) saja mencatat sekitar 400 panggilan kapal per bulan, atau ±4.800 call per tahun—kebanyakan untuk Ship-to-Ship (STS) transfer dan bunkering,
- Tarif resmi Provinsi Kepri (Perda No. 9/2017, Dishub Kepri) : STS anchorage: USD 0.120 per GT per kunjungan,
- Bunkering anchorage: USD 0.051 per GT per kunjungan,
- Jika rata-rata kapal tanker berbobot 80 000 GT, maka: STS: 0.120 × 80 000 ≈ USD 9 600 per call (±Rp 145 juta),
- Bunkering: 0.051 × 80 000 ≈ USD 4 080 per call (±Rp 61 juta).
Dengan 4.800 call per tahun (konservatif) dan kombinasi STS/bunkering, potensi ekonomi murni di Nipah saja dapat menembus ratusan miliar rupiah per tahun, bahkan sebelum menghitung lokasi lain seperti Galang, Kabil, dan Karimun.
Surat MRKR: Langkah Awal, tapi Terlalu Umum
Surat MRKR meminta Kejati menelaah hukum, menghitung kerugian, dan mengambil langkah bila ada penyimpangan. Permintaan itu sah, namun terlalu proses-driven dan open-ended: tidak ada KPI, tidak ada timeline, dan tidak menuntut hasil fiskal yang jelas.
