Dorong Integrasi Data Antarlembaga
Pengembangan BATAMKU juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola data pemerintahan yang terintegrasi melalui semangat Satu Data Indonesia.
Melalui Forum Group Discussion (FGD) BATAMKU, Pemko Batam dan BP Batam bersama sejumlah pemangku kepentingan telah membahas mekanisme pendataan, integrasi antarlembaga, serta kesiapan operasional penerapan sistem di pelabuhan.
Rancangan Peraturan Wali Kota sebagai landasan pelaksanaan pendataan tersebut saat ini masih dalam proses pembahasan di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
Dalam implementasinya, koordinasi lintas instansi menjadi salah satu faktor penting. Sejumlah pihak yang akan terlibat antara lain BP Batam, Pemko Batam, Disdukcapil, Diskominfo, perangkat daerah bidang perencanaan pembangunan, instansi perhubungan, pengelola pelabuhan, serta operator angkutan.
Integrasi tersebut diharapkan dapat menghasilkan informasi yang lebih konsisten dan dapat dimanfaatkan sesuai kewenangan masing-masing instansi.
Bagi BP Batam, ketersediaan data yang terintegrasi merupakan salah satu elemen pendukung dalam merumuskan kebijakan pengembangan kawasan yang responsif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.
Sekupang Menjadi Lokasi Awal Implementasi
Pelabuhan Sekupang dipilih sebagai lokasi awal penerapan BATAMKU untuk menguji kesiapan sistem, alur pendataan, kapasitas petugas, serta kemudahan pengguna dalam mengakses layanan.
Hasil evaluasi tahap awal akan menjadi dasar penyempurnaan sistem sebelum diterapkan secara bertahap di pelabuhan lainnya.
Di sisi lain, aspek perlindungan data pribadi juga menjadi perhatian dalam proses pengembangan. Pengelolaan informasi harus memperhatikan kejelasan tujuan pendataan, pembatasan akses, keamanan sistem, serta mekanisme koreksi apabila ditemukan ketidaksesuaian informasi.
Penerapan BATAMKU juga perlu memperhatikan kemudahan akses bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tidak memiliki telepon pintar.
Amsakar menegaskan bahwa keberhasilan inovasi tersebut tidak semata-mata diukur dari penggunaan teknologi, melainkan dari manfaat nyata yang dihasilkan bagi masyarakat.
“Batam ingin mengambil peran sebagai pelopor. Kita berharap pengalaman pelaksanaan BATAMKU dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lain dalam menghubungkan data dengan peningkatan kualitas pelayanan publik,” katanya.
Ia menambahkan, pengembangan sistem ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tidak hanya bagi Batam, tetapi juga bagi Provinsi Kepulauan Riau dan pemerintah pusat, khususnya dalam memahami dinamika mobilitas masyarakat di wilayah kepulauan.
“Ukuran keberhasilan BATAMKU adalah manfaat yang dirasakan masyarakat. Kita ingin data yang lebih baik menghasilkan pelayanan yang lebih cepat, pembangunan yang lebih tepat, dan kesempatan ekonomi yang semakin luas bagi warga Batam,” tutup Amsakar.








