Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara turut menyampaikan sejumlah kebutuhan dan prioritas penanganan pascabencana, meliputi percepatan pemulihan sektor perumahan dan permukiman, rehabilitasi infrastruktur dan fasilitas pelayanan dasar, pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat, serta penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Wakil Bupati menjelaskan bahwa penanganan berbagai kebutuhan tersebut memerlukan dukungan pemerintah pusat, mengingat keterbatasan kemampuan fiskal dan kewenangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, peran Kemenko PMK sangat diharapkan dalam memfasilitasi koordinasi antarkementerian dan lembaga agar berbagai usulan serta kebutuhan daerah dapat ditindaklanjuti secara konkret.
Melalui forum monitoring dan evaluasi ini, Pemkab Tapanuli Utara juga berharap memperoleh arahan strategis, pendampingan teknis, serta rekomendasi dari para pakar untuk memastikan program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menegaskan kesiapannya untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mempercepat seluruh tahapan pemulihan.
Menutup sambutannya, Wakil Bupati mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menyatukan komitmen dan langkah dalam membangun kembali Tapanuli Utara yang lebih kuat dan tangguh terhadap bencana.
Semangat Build Back Better, Safer and Sustainable menjadi landasan penting dalam proses pemulihan, yakni tidak hanya membangun kembali apa yang telah rusak, tetapi juga menciptakan kondisi masyarakat dan wilayah yang lebih aman, tangguh, serta berkelanjutan di masa mendatang.(Samsul Situmeang).








