Menyikapi hal tersebut, Gubernur Ansar menginstruksikan agar kebutuhan kuota JBT dianalisa untuk masing-masing sektor. Dengan begitu, pembagian distribusi untuk JBT khususnya untuk nelayan bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan.
“Kita harus cermat untuk mengukur setiap sektor itu berapa yang dibutuhkan, karena kuota dari BPH Migas itu untuk semua sektor, kita harus lakukan dengan teliti pembagiannya,” kata Gubernur Ansar dalam instruksinya saat Rakor dengan Bupati dan Walikota, Senin (22/08).
Selain itu, Gubernur Ansar menekankan pentingnya pengawasan dalam alokasi distribusi JBT. Sehingga benar-benar nelayan kecil yang memang berhak mendapatkan JBT yang menggunakan solar subsidi untuk melaut. Untuk itu, Gubernur Ansar akan segera membentuk tim pengawasan penyaluran solar bersubsidi yang menggandeng TNI dan Polri agar solar bersubsidi bisa tepat sasaran.
“Kalau masalahnya ada dalam pengawasan, kita harus bantu Pertamina, jangan biarkan mereka sendirian, dalam kondisi seperti ini kita memang harus lihat benar sampai ke bawah seperti apa penyalurannya,” instruksi Gubernur Ansar.
Selain itu, Gubernur Ansar juga terus berkoordinasi dengan BPH Migas agar bisa menambahkan kuota JBT di Kepulauan Riau. Juga telah dilakukan Kesepakatan Bersama antara KSP (Kantor Staf Presiden) dengan beberapa daerah lainnya, bahwa untuk nelayan dengan kapal s.d 10 GT akan mendapatkan prioritas untuk pemenuhan kebutuhan JBT.
Sumber : Diskominfo Kepri
(YD)
