Wakil Wali Kota Lubuklinggau Buka Kegiatan Audit Kasus Stunting

Selanjutnya menyusun rencana kegiatan untuk meningkatkan pelaksanaan integrasi intervensi gizi, menyelenggarakan rembuk stunting tingkat kabupaten/kota, meningkatkan sistem pengelolaan data stunting dan cakupan intervensi di tingkat kabupaten/kota, melakukan pengukuran pertumbuhan dan perkembangan anak balita dan publikasi angka stunting kabupaten/kota serta melakukan review kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait penurunan stunting selama satu tahun terakhir.

“Hal yang berkaitan dengan stunting ini diantaranya, pengentasan kemiskinan, pola hidup bersih dan sehat, penyediaan air bersih, rumah yang layak huni dan sebagainya,” ujarnya.

Wakil Wali Kota Buka Kegiatan Audit Kasus Stunting di Kota Lubuklinggau

Kadinkes, Erwin Armeidi menerangkan saat ini Dinas Kesehatan terus menjalankan aksi dalam mendampingi anak-anak yang beresiko stunting dan tentunya disesuaikan dengan angka kebutuhan gizi anak.

“Selain terus dijaga pola makannya, anak-anak serta orang tua juga terus didampingi dalam masa tumbuh kembang yang ideal. Sementara hasil dari pendampingan terus di laporkan untuk melihat sejauh mana perkembangan strateginya,” ungkapnya.

Kepala Dinas PP dan KB, Henny Fitrianty mengemukakan selain pendampingan, pemerintah juga melaksanakan pencegahan spesifik terhadap resiko terjadinya anak yang lahir stunting dengan menggandeng seluruh OPD dalam melaksanakan aksi berupa pembinaan kepada calon pengantin, ibu hamil dan menyusui serta anak baduta dan balita.

Dari hasil audit ditemukan beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya resiko stunting yakni tidak memiliki air bersih yang layak, wc tidak layak, usia pernikahan terlalu tua, terlalu muda dan juga terlalu dekat dan sebagainya.

“Kita optimis angka resiko stunting bisa menurun sesuai dengan target,” tandasnya.

Hadir pada kegiatan tersebut, Pj Sekda, H Imam Senen, Inspektur, H Resta Irawan, Kepala DPUPR, Ahmad Asri Asri, Kadisperkim, H Trisko Defriyansa, Kadiskominfotiksan, M Johan Iman Sitepu dan Direktur RSSA, dr Dwiyana Sulistia Ningrum.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *