“Memang saya telah menduga sebelumnya, kalau KPU Kabupaten Nias Barat tetap meloloskan, karena bagaimanapun pembuat undang-undang dan peraturan pasti sudah mengantisipasi kejadian yang serupa jika ada Bupati yang menghalangi anak buahnya maju untuk bersaing bersama,” ujar lulusan Doktor Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Jakarta ini.
Lebih lanjut lulusan Magister Administrasi Pemerintahan Daerah IPDN ini mengaku, kasus tersebut menjadi pelajaran bagi Pemda untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan tentunya agar menjadi pelajaran kedepannya kepada setiap pemimpin untuk menguasai regulasi, tidak menabrak aturan dan memiliki jiwa negarawan.
“Jangan karena ambisi yang berlebihan merusak semua sistem dan menabrak regulasi yang ada,” tambahnya.
Wabup juga secara terbuka memohon maaf atas nama Pemda atas kegaduhan yang telah terjadi dan berjanji untuk mencoba memperbaiki sistem dan tata kelola pemerintahan Nias Barat, yang memang menurut Wabup banyak yang diperlu diperbaiki serta berusaha mengawal pelaksanaan Pilkada dengan baik serta menjaga netralitas ASN.
Tak lupa kandidat Doktor Ilmu Pemerintahan IPDN ini menyampaikan permohonan maaf kepada Sekda atas ketidaknyamanan dalam memproses penguduran diri, serta menyampaikan apresiasi disertai ucapan terimakasih atas dedikasi yang luar bisa selama menjalankan tugas sebagai Sekda.
“Kepada Beliau perlu diberikan ucapan terimakasih dan apresiasi atas jasa-jasanya. Kalau tidak diberikan ucapan terimakasih, nanti masyarakat menilai kita pemerintah daerah tak tau diri dan melupakan jasa orang lain, hanya karena urusan Pilkada,” ujarnya./Alestari Zebua.
