Homepage / EKONOMI Surat MRKR Kepada Kejaksaan Tinggi Kepri Soroti Kebocoran Potensi PAD dari Jasa Labuh Jangkar

Surat MRKR Kepada Kejaksaan Tinggi Kepri Soroti Kebocoran Potensi PAD dari Jasa Labuh Jangkar

Surat MRKR Kepada Kejaksaan Tinggi Kepri Soroti Kebocoran Potensi PAD dari Jasa Labuh Jangkar
Surat MRKR Kepada Kejaksaan Tinggi Kepri Soroti Kebocoran Potensi PAD dari Jasa Labuh Jangkar. Gambar (Simulasi).

Jalan Keluar: Dana Bagi Hasil Labuh Jangkar
Jika tujuannya adalah mengembalikan penerimaan untuk Kepri, jalur paling realistis adalah Dana Bagi Hasil (DBH) PNBP Labuh Jangkar. Landasan hukumnya sudah tersedia: UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah memungkinkan pembagian hasil PNBP yang dipungut pusat.

Usulan konkret:

  • Perpres/PP Baru. Tetapkan PNBP Jasa Labuh (STS & bunkering) sebagai objek DBH, dengan formula misalnya 60 % pusat : 40 % provinsi, meniru skema DBH perikanan atau kehutanan.
  • Data Sharing & Audit. KSOP/VTS wajib menyerahkan data call/GT/etmal ke Pemprov sebagai dasar perhitungan; audit semesteran oleh BPK/BPKP.
  • Timeline dan KPI. Penyaluran bagi hasil maksimal 90 hari setelah akhir semester fiskal.

Tugas Kejati: Mengawal, Bukan Sekadar Menelaah
Alih-alih berhenti pada “klarifikasi hukum”, Kejati dapat:

  • Memfasilitasi kesepakatan tripartit Kemenhub–Kemenkeu–Pemprov untuk pembentukan DBH.
  • Mengawal audit penerimaan PNBP agar transparansi dan perhitungan bagi hasil akurat.

Penutup
Permasalahan labuh jangkar Kepri bukan sekadar sengketa interpretasi undang-undang. Ini soal keadilan fiskal: ribuan kapal setiap tahun memanfaatkan perairan Kepri untuk STS transfer dan bunkering, namun pendapatannya mengalir seluruhnya ke pusat.

Sumber/Penulis : Monica Nathan
Editor : Red.

Laman sebelumnya
Halaman: 1 2