SIKATNEWS.id | Aliansi Massa Pergerakan Rakyat Nias (AMPERA) menyoroti pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan se-Kota Gunungsitoli yang saat ini tengah berlangsung dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
AMPERA menegaskan bahwa Musrenbang harus menjadi ruang demokrasi substantif bagi rakyat, bukan sekadar agenda administratif rutin.
Sekretaris Jenderal AMPERA, Yason Yonata Gea, S.Pd., menyatakan bahwa secara normatif Musrenbang merupakan instrumen penting dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, namun dalam praktiknya masih sering kehilangan substansi.
“Musrenbang secara hukum adalah ruang kedaulatan rakyat. Tetapi jika aspirasi masyarakat hanya dicatat tanpa jaminan pengawalan hingga masuk ke RKPD dan APBD, maka Musrenbang berisiko menjadi formalitas tahunan yang miskin makna,” ujarnya, Rabu (11/2/2026).
AMPERA mencermati pernyataan Pemerintah Kota Gunungsitoli yang menekankan Musrenbang sebagai forum strategis dan partisipatif dengan tema pembangunan Tahun 2027, Optimalisasi Prioritas Pembangunan Daerah yang Berdaya Saing. Menurut Yason, tema tersebut patut diapresiasi, namun harus diuji melalui realitas kebijakan dan keberpihakan anggaran.
“Narasi kesehatan terjamin, SDM tangguh, ekonomi cemerlang, birokrasi berintegritas, dan infrastruktur mantap tidak boleh berhenti sebagai jargon. Rakyat ingin melihat bagaimana tema itu diterjemahkan dalam program konkret, terukur, dan menjawab persoalan riil di lapangan,” tegasnya.
