Di tengah era digital, Presiden turut mengimbau agar penggunaan sistem informasi dan perangkat penunjang pemilu harus berfungsi dengan baik. Hal tersebut dinilai penting agar pelaksanaan pemilu terhindar dari peretasan.
“Sedikit saja ada ketidakcermatan, langsung (berdampak kepada) kepercayaan masyarakat. Hal semacam ini yang tidak boleh terjadi. Semua kita bersama-sama harus menjaga ini,” tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga dan mendukung pelaksanaan pemilu 2024 agar dapat berjalan dengan baik. Lebih lanjut, Presiden menekankan selain mendukung pelaksanaan pemilu, jajaran ASN, TNI, dan Polri tetap harus menjaga netralitasnya.
“Aparat negara harus mendukung tugas penyelenggaraan pemilu. Misalnya bantuan (dalam) pengiriman logistik ke tempat-tempat yang sulit dan wilayah-wilayah terluar yang tidak bisa dilakukan oleh kita, bisa dibantu oleh aparat negara, baik TNI maupun Polri,” ucap Presiden.
Mengenai hak pilih setiap warga negara, Presiden Jokowi meminta agar KPU dapat memastikan hal tersebut tetap terjaga, serta melayani para pemilih tanpa dikriminasi. Presiden pun meminta KPU agar dapat mengedukasi para pemilih sehingga cerdas dalam menentukan pilihan.
“Jangan percayai yang namanya hoaks, apalagi yang bisa menyulut konflik dan perpecahan. Pendidikan politik harus dilakukan secara masif tidak saja mengedukasi tentang tahapan pemilu tetapi juga mengajak masyarakat menjadi pemilih-pemilih yang cerdas,” tandasnya.
Turut mendampingi Presiden antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Jaksa Agung St. Burhanuddin.
Sumber: BPMI Setpres
(Red)
