Desakan agar aparat bertindak tegas juga datang dari tokoh masyarakat Nias Barat, Taufik Fatizaro Gulo. Ia menilai, ketika suatu perkara telah masuk tahap penyidikan, maka proses tersebut harus dijalankan secara profesional untuk menentukan pertanggungjawaban pidana.
“Penyidikan adalah tahap untuk menegaskan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana, bukan ruang kompromi,” ujarnya.
Mantan anggota DPRD Kabupaten Nias Barat itu mendesak agar penyidik segera menetapkan tersangka jika unsur pidana telah terpenuhi. Ia memperingatkan bahwa penundaan justru dapat memicu spekulasi publik terkait independensi dan integritas penegakan hukum.
Selain itu, politisi Partai Golkar tersebut juga mendorong penyidik mempertimbangkan langkah penahanan terhadap terlapor. Menurutnya, langkah itu penting untuk mencegah potensi pengulangan perbuatan di ruang digital serta menjaga keutuhan alat bukti elektronik.
Respons Cepat Dinilai Penting Cegah Konflik
Taufik menekankan bahwa perkara yang menyangkut isu etnis dan martabat kolektif memiliki sensitivitas tinggi, sehingga memerlukan respons cepat dan tegas dari aparat penegak hukum.
“Keterlambatan penanganan berisiko memicu konflik horizontal. Karena itu, penegakan hukum harus jelas, transparan, dan tegas,” katanya.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena dinilai menyangkut batas antara kebebasan berpendapat dan penghormatan terhadap identitas kolektif suatu kelompok etnis.
Sejumlah kalangan berharap aparat penegak hukum dapat menangani perkara ini secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, guna menjaga kepercayaan masyarakat serta stabilitas sosial ###
