“Tidak sedikit uang negara yang dikuras oleh Pengguna Anggaran (Wal Kota Batam Ex Ofiicio Kepala BP Batam Muhammad Rudi) Kuasa Pengguna Anggaran (Budi Susilo sebagai Kepala Biro Umum), dan Pejabat Pembuat Komitmen (Aris Mu’ajib). Dana yang raib dalam proyek tersebut mencapai Rp77 miliar. Jika mereka berbagi rata, paling tidak satu orang memperoleh Rp25 miliar lebih. Enak jadi maling uang rakyat di BP Batam, ini yang harus diusut oleh KPK,” ujar Rahmad Kurniawan.
Pemeriksaan Polda Kepri Semakin Mengaburkan Masalah
Sebelumnya, Kepolisian Daerah (Polda) Kepulauan Riau Bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa Proyek Strategis Nasional (PSN) Revitalisasi Kolam Dermaga Utara Pelabuhan Batuampar yang menghabiskan anggaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Badan Pengusahaan (BP) Batam sebesar Rp82 miliar. ”Ya, benar, ada pemeriksaan di Dermaga Utara Pelabuhan Batuampar hari ini (31/7/2024). Mereka terdiri dari pejabat di BP (Badan Pengusahaan) Batam, BPK, dan Polda Kepri. Barangkali terkait dengan laporan indikasi korupsi yang diterima Polda Kepri dan BPK,” kata satu sumber di lokasi Batu Ampar.
Rombongan pajabat BP Batam, BPK, dan Polda Kepri terlihat memasuki dermaga utara Pelabuhan Batuampar, Rabu, 31/7/2024, sekitar pukul 10.10 WIB pagi hari. Terlihat belasan orang dengan mengendarai 4 unit mobil memasuki dermaga Pelabuhan. Mereka memeriksa dermaga dan mengamati proyek Revitalisasi Dermaga Utara Pelabuhan Batuampar. Media ini mencatat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Aris Mu’ajib, AKP Jaya Tarigan dari Tipikor Ditreskrimsus, pejabat dari BPK Kepri, dan sejumlah pejabat dari instansi BP Batam, Polda Kepri dan BPK Kepri.
Dalam kegiatan meninjau dermaga utara Pelabuhan Batuampar, tim pemeriksa dari BPK, BP Batam, dan Polda Kepri, sempat terlibat dalam dialog keras antara wartawan dan tim pemeriksa yang mendatangi dermaga utara itu. Tim BP Batam, Polda, dan BPK terlihat keberatan didatangi media ini untuk mempertanyakan kasus proyek gagal yang menelan biaya Rp81 miliar itu. Media ini menanyakan kegiatan pemeriksaan terkait dengan adanya laporan dari salah satu lembaga ke Polda Kepri dan Kejaksaan, sudah pada tahap penyidikan atau belum.
Namun, seorang oknum dari Polda Kepri bukannya menjelaskan proses hukum kasus gagalnya Proyek Revitalisasi Kolam Dermaga Utara itu, tetapi malah mengusir wartawan dengan mempertanyakan izin meliput kegiatan itu. ”Tidak perlu ada izin untuk meliput kegiatan yang dilakukan di tempat terbuka, seperti Pelabuhan. Bukankah kasus gagalnya proyek revitalisasi yang menelan biaya Rp81 miliar, merupakan kerugian negara yang cukup besar, mengingat proyek itu merupakan proyek strategis nasional,” kata salah seorang wartawan yang turut meliput di Pelabuhan Batuampar, Rabu, 31/7/2024.
Hingga kini, hasil dari pemeriksaan Polda Kepri tidak diketahui pasti. Malah, terlihat belasan orang dengan mengendarai 4 unit mobil memasuki dermaga Pelabuhan. Mereka memeriksa dermaga dan mengamati proyek Revitalisasi Dermaga Utara Pelabuhan Batuampar.
Media ini mencatat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Aris Mu’ajib, Kompol Tarigan dari Tipikor Ditreskrimsus, pejabat dari BPK Kepri, dan sejumlah pejabat dari instansi BP Batam, Polda Kepri dan BPK Kepri./Red.