Dugaan minimnya kehadiran pegawai di kantor tersebut turut dikaitkan dengan rendahnya kualitas hasil pekerjaan di lapangan.
Dalam orasinya, Sekretaris Jenderal AMPERA, Yason Yonata Gea, S.Pd., menegaskan bahwa RSUD dr. M. Thomsen merupakan simbol tanggung jawab negara. “Ketika proyek kesehatan bermasalah, yang dikorbankan bukan hanya uang negara, tetapi nyawa rakyat. Ini bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan kegagalan politik anggaran,” tegasnya.
AMPERA juga memprotes kondisi jalan nasional di Pulau Nias yang dinilai rusak dan terbengkalai, tidak sebanding dengan anggaran pemeliharaan yang digelontorkan setiap tahun.
Kerusakan tersebut disebut menghambat mobilitas ekonomi, meningkatkan biaya logistik, serta memperlebar ketimpangan pembangunan antarwilayah.
Koordinator AMPERA, Agri Handayan Zebua atau yang akrab disapa Bung Mikoz, menduga adanya persoalan struktural dalam perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan proyek jalan nasional, termasuk minimnya transparansi anggaran. “Jalan nasional yang rusak menunjukkan negara hadir secara simbolik, tetapi absen secara substansial,” ujarnya.
Dalam tuntutannya, AMPERA mendesak Bupati Nias, Inspektorat, serta aparat penegak hukum untuk melakukan audit investigatif terhadap proyek Cathlab RSUD dr. M. Thomsen dan seluruh paket pekerjaan jalan nasional di bawah tanggung jawab PPK 3.5. Mereka juga menuntut evaluasi menyeluruh terhadap pejabat terkait serta pembukaan dokumen proyek kepada publik.
Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. AMPERA menegaskan bahwa demonstrasi ini bukan titik akhir, melainkan awal konsolidasi rakyat untuk menuntut keadilan anggaran, akuntabilitas kekuasaan, dan pembangunan yang berpihak pada kepentingan publik di Kepulauan Nias/Yason Gea
