SIKATNEWS.id | Aliansi Massa Pergerakan Rakyat Nias (AMPERA) menggelar aksi demonstrasi di dua titik strategis, yakni RSUD dr. M. Thomsen Nias dan Kantor Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 3.5 pada Kamis, 15 Januari 2026.
Aksi ini menjadi akumulasi kekecewaan publik terhadap buruknya tata kelola layanan kesehatan dan pemeliharaan jalan nasional di Kepulauan Nias.
Di RSUD dr. M. Thomsen Nias, AMPERA menyoroti dugaan penyimpangan proyek renovasi ruang kamar operasi untuk Cathlab yang bersumber dari APBD Kabupaten Nias senilai hampir Rp1 miliar, namun belum rampung hingga Januari 2026.
AMPERA juga mengkritisi pengelolaan anggaran RSUD dr. Thomsen Tahun Anggaran 2025 yang mencapai lebih dari Rp82 miliar dari APBD, mencakup belanja jasa pelayanan, obat-obatan, bahan medis habis pakai, pengadaan alat dan mesin, reagensia laboratorium, pengelolaan limbah, logistik hemodialisa, konsumsi pasien dan petugas, hingga pemeliharaan rumah sakit.
Sementara itu, di Kantor PPK 3.5 Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Sumatera Utara, AMPERA menilai pola pemeliharaan jalan nasional selama ini bersifat tambal sulam dan tidak menyentuh persoalan struktural, sehingga anggaran terserap tanpa menghasilkan perbaikan yang berkelanjutan.
AMPERA juga menduga adanya persekongkolan antara PPK 3.5 dan pihak rekanan, menyusul PT Karunia Sejahtera Sejati yang berturut-turut menjadi pelaksana pekerjaan pemeliharaan jalan nasional sejak 2017 hingga 2025.
Selain itu, keberadaan kantor PPK 3.5 yang dinilai sulit diakses publik, berada di gang-gang sempit dan jarang dilalui masyarakat, disebut memperlemah pengawasan.
