SIKATNEWS.NET | Ketua Pimpinan Wilayah Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi (Lembaga-KPK) Provinsi Kepulauan Riau Kennedy Sihombing, menyerukan masyarakat.
Untuk mendukung terciptanya Pemerintahan yang bersih dari Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN) demikian diucapkan 10/12/2022 Di Bintan center, Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang.
Menurutnya, tata kelola Pemerintahan Daerah maupun Pemerintah Pusat yang bersih, akan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan yakni kesejahteraan dan pemerataan serta keadilan dalam masyarakat.
Kennedy menyoroti masih tingginya tingkat kebocoran anggaran pembangunan akibat ulah oknum penyelenggara pengguna anggaran, maka akibatnya hasil pembangunan tidak maksimal, kualitas pembangunan jadi kurang bagus.
Jika diperhatikan para pejabat yang mengelola anggaran, selalu menunjukkan kehidupan sosial yang “mencolok, membeli mobil mewah, membangun rumah megah dan aset lainnya, rasanya mustahil bisa didapat hanya dari gaji biasa”, tuturnya.
”Darimana mereka bisa mendapatkan kehidupan serba berlebihan seperti itu kalau bukan dari korupsi? ”, keluhnya tanpa menunjuk siapa nama pejabatnya.
Kennedy menyampaikan bahwa asumsi ini bersifat umum, artinya semua orang tau berapa besaran gaji dan tunjangan seorang pejabat, pasti ada ukurannya. Jika ia mampu membeli, memiliki harta benda bernilai berlipat ganda dari penghasilan, maka perlu diklarifikasi darimana sumber pendapatan itu, apakah dari bisnis sampingan, warisan, atau dari hasil gratifikasi atas jabatannya.
