SIKATNEWS.NET | Pembina Komisi Nasional LP-KPK, Mayjen TNI-AD Purnawirawan Satuan Infanteri (Kopassus), Tatang Zaenudin angkat bicara terkait persoalan penyaluran bansos (bantuan sosial) kepada masyarakat yang berdampak atas musibah terjadinya Gempa dahsyat magnitudo 5,6 SR pada November 2022 yang lalu yang terjadi di Kota Cianjur Provinsi Jawa Barat.
Persoalan tersebut diungkapkan Salah satu eks pejabat Kopassus, Mayjen TNI (Purn) Tatang Zaenudin saat dimintai keterangan oleh Pimpinan Redaksi Media Sikatnews via telpon seluler terkait Bansos Gempa di Cianjur. Rabu (18/01/2023).
Mayjen TNI-AD Purnawirawan, Tatang Zaenudin mengatakan bahwa banyak hal-hal yang membingungkan dalam hal penyaluran dana Bansos tersebut, dimana ada oknum-oknum yang melakukan pendataan masyarakat yang berdampak diduga tidak sesuai dengan prosedur. Diduga ada oknum-oknum yang sedang bermain atau memanipulasi data.
“Mereka diminta Data KTP, KK untuk didaftarkan. Namun, dari pendata ada juga yang mengatakan bahwa anda tidak layak dapat bantuan, sementara sudah dilakukan pendataan. Jadi inilah permasalahan yang membingungkan, termasuk bantuan logistik yang sangat dan banyak sekali yang melebihi kuota namun tidak disalurkan”, ucap mantan Dosen Utama Sesko TNI (2003-2005).
Ditambahkan Mayjen Purn Tatang Zaenudin, untuk logistik yang ada di posko-posko seharusnya disalurkan kepada ribuan masyarakat di tempat pengungsian. Namun, pada kenyataannya, banyak logistik seperti telur asin yang hingga membusuk. Kemudian, banyak juga bahan lainnya yang menumpuk di gudang. Tapi, tidak disalurkan.
“Contohnya kecil ya, masih ada para pengungsi yang masih minim fasilitas kamar mandi, buang air dimana jumlah masyarakat di tenda cukup banyak”, lanjut Mayjen Purnawirawan tersebut.
“Masa ia, harus ke rumah saya untuk pergi ke mandi ataupun ke kamar kecil, sedangkan rumah saya saja sudah rusak berat akibat gempa”, kata Mayjen Purn Tatang Zaenudin dalam memperagakan aduan warga terhadapnya.
