SIKATNEWS.id | Laporan tindak kriminal yang diadukan PT Pasifik Estatindo Perkasa (PEP) terhadap pemilik dan karyawan PT Dani Tasha Lestari (DTL) dinilai bagian dari kriminalisasi terhadap pengusaha untuk menutupi aktivitas mafia lahan yang bercokol di Badan Pengusahaan (BP) Batam. Sebanyak 68 pengusaha mengeluh dan dirugikan akibat pencabutan alokasi lahan sepihak.
“Berhentilah mengambil lahan-lahan kami yang sedang dikelola untuk pertumbuhan ekonomi, dan jangan suka mencabut lahan untuk diberikan kepada pejabat-pejabat di pemerintahan pusat dengan tujuan mengambil hati pejabat agar menjadi back up (pelindung) dan bebas dari hukuman akibat perbuatan pejabat di BP Batam,” kata salah seorang pengusaha dari 68 pengusaha yang alokasi tanahnya dicabut oleh BP Batam, Jum’at (06/12).
Fakta yang menyebut 68 pengusaha yang lahannya dicabut mulai terkuak, menyusul dibentuknya Posko Bantuan Hukum Korban Mafia Lahan (PBH Komala). Dari data awal yang diterima Posko, setidaknya 68 pengusaha mengalami kerugian dan mengeluh akibat alokasi lahan yang masih digunakan pengusaha tiba-tiba dicabut sepihak oleh BP Batam dengan alasan legalistik administrasi.
Dari berbagai bentuk intimidasi yang dilakukan oleh BP Batam terhadap para pengusaha di pulau ini, mereka meminta agar Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendengar keluhan para pengusaha di Batam. Mereka telah bersurat ke Istana Presiden, Istana Wakil Presiden, DPR khususnya Komisi VI dan Komisi III, Satgas Mafia Tanah di Mabes Polri, Kejaksaan Agung, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
Direktur DTL, Megat Rury Afriansyah, mengatakan sepanjang sejarah belum ada sejarah di Indonesia sebuah instansi merobohkan bangunan bernilai ratusan miliar dan masih sangat kokoh dan mewah untuk digunakan, lalu dirobohkan tanpa ada Keputusan Pengadilan. Perobohan bangunan hotel Pura Jaya, katanya, merupakan bukti adanya mafia lahan yang bercokol di instansi BP Batam, bahkan tidak tertutup kemungkinan bahwa mafia lahan tersebut menduduki posisi tertinggi di BP Batam.
