Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad sadar betul kedaulatan negara di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) sangat bergantung pada infrastruktur digital. Untuk itu, mengusulkan percepatan penyediaan infrastruktur digital untuk memenuhi kebutuhan internet di kawasan 3T dan non 3T akan tetapi tertinggal kepada Kementerian Kominfo menjadi salah satu prioritas utama dalam satu bulan pertama kepemimpinannya.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Ansar saat menjadi pembicara di Newsline Metro TV bersama Kepala Divisi Infrastruktur Lastmile/Backhaul Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) Kominfo Feriandi Mirza, Kamis (28/7). Acara yang dipandu Tantri Moerdopo sebagai host ini bertajuk “Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi di Daerah Terdepan”.
Menurut Gubernur Ansar, usulannya tersebut direspon baik oleh Menteri Kominfo dan BAKTI sehingga Kepri mendapat alokasi sebanyak 77 titik pembangunan Base Tranceiver Station (BTS). Yaitu pembangunan 35 titik BTS oleh BAKTI Kominfo dan 42 lainnya oleh Operator Komersial selama 2 tahun ke belakang ini.
“Kita di daerah memberikan jaminan kemudahan perizinan, penyediaan lahan. Maka saya segera tindaklanjuti dengan rapat bersama para bupati dan BAKTI kita berikan jaminan itu. Kemudian bersama Pak Menteri kita melaksanakan ground breaking di Natuna waktu itu dan Alhamdulillah sekarang sedang berjalan baik dan sebagian besar juga sudah selesai tinggal hanya kita mendapatkan izin untuk operasionalnya” ujar Gubernur Ansar.
Hasilnya, saat ini kemajuan perkembangan infrastruktur digital di Kepulauan Riau sangat pesat yang dibuktikan dengan masuknya Kepri sebagai satu-satunya Provinsi di luar pulau Jawa dalam 7 besar Indeks Competitiveness Digital di Indonesia dimana peringkat 1 sampai 6 diisi seluruhnya oleh Provinsi di Pulau Jawa.
Gubernur Ansar menambahkan, Kepri sebagai provinsi dengan pulau terbanyak di Indonesia, dengan total 2.408 pulau menyeluruh dan 397 diantaranya berpenghuni sampai ke wilayah-wilayah perbatasan Vietnam, Kamboja, Malaysia, dan Singapura. Kepri memiliki 22 pulau terdepan yang menurutnya bicara ketersediaan infrastruktur digital ini bukan hanya bicara soal ekonomi dan budaya akan tetapi jauh lebih dari itu bicara persoalan kedaulatan negara.
