“Penjelasan tersebut telah disampaikan puluhan kali di media, tetapi dia (Tok Oom) memutar balikkan fakta dengan tujuan mendiskreditkan PT DTL. Dapat kami simpulkan penyebaran hoak tersebut bertujuan jahat,” tegas Zukriansyah.
Mengenai dukungan dari Lembaga Adat Melayu, menurut Zukriansyah, tidak ada rekayasa dalam dukungan tersebut.
”Tuduhan bahwa PT DTL membawa-bawa tokoh dan lembaga Melayu, merupakan tuduhan keji. Jika tidak ditarik dan disertai dengan minta maaf secara terbuka, setidaknya di 3 media yang merilis pernyataannya (Bayaruddin Idris), saya yakin masyarakat luas akan terpengaruh dengan pernyataan tersebut. Pernyataan yang memecah belah sesama bangsa Melayu, sesama anak negeri. Semua dukungan yang kami terima murni karena kehendak para tokoh,” jelas Zukriansyah.
Mutu Rendah Staf Khusus Gubernur Kepri
Di sisi lain, secara terpisah Direktur PT DTL Megat Rury Afriansyah, menyatakan Basyaruddin Idris alias Tok Oom diketahui merupakan Staf Khusus Gubernur Kepri. Rury yakin Gubernur Kepri Ansar Ahmad tidak seperti membeli kucing dalam karung dalam merekrut Staf Khusus. Ada penelitian calon sebelumnya. Tetapi sayangnya, dalam kasus Basyaruddin Idris, menurut Rury, terjadi salah masuk ‘kucing’ ke dalam karung.
“Saya amat prihatin dengan mutu pemikiran dari Staf Khusus Gubernur Kepri yang begitu rendah dan tidak memiliki referensi yang cukup sebelum membuat pernyataan. Bagaimana Gubernur Kepri bisa mengandalkan Staf Khusus jika dalam masalah yang sederhana saja sudah melakukan kesalahan fatal? Apa sengaja menjerumuskan Pak Gubernur,” ujar Rury Afriansyah.
Sebelumnya, Tokoh Muda Melayu yang merupakan Ketua Pemuda Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) Indonesia, Dato Basyaruddin Idris alias Tok Oom, disebutkan meradang. Pasalnya, ada perusahaan berbisnis membawa nama tokoh dan lembaga melayu di Kota Batam.
Berita yang sama dirilis oleh RadarMalaka.com dan KepriDays.co.id. Selain media itu, Tok Oom juga menyebarkan berita yang sama di sejumlah media sosial, seperti Facebook, Instagram, dan sosial media lainnya.
Tok Oom menyatakan sangat jengkel karena PT DTL harus bawa-bawa nama tokoh dan lembaga Melayu dalam merebut bisnis. Kenyataan itu, katanya, sesuatu yang aneh bin ajaib.
“Setelah saye telusuri, ternyata ade penugakan WTO selama 30 tahun dan diberi waktu 1 tahun untuk penyelesaiannya tapi tidak diselesaikan. Saye sebagai anak melayu sangat miris dalam bisnis perebutan lahan dengan menjual name Melayu,” tutupnya./Red.
