Sebanyak 2.000 bibit cabai dari Bank Indonesia perwakilan Kepri diserahkan ke lima kelompok dasa wisma di Kabupaten Karimun, salah satunya adalah Kelompok Dasa Wisma Kartini dan Kelompok Wanita Tani Srikandi Sukses.
Gubernur Ansar mengatakan salah satu penyebab terbesar inflasi di Kepri adalah volatile food yang salah satunya adalah cabai merah. Saat ini untuk memenuhi kebutuhan cabai di Kepri, masih harus bergantung dengan pengirim dari daerah lain.
“Karena cabai merah itu sulit dicari subtitusinya, untuk jangka pendek kita dorong supaya warga memanfaatkan perkarangan rumah menanam cabe, sehingga kebutuhan keluarga nantinya bisa terpenuhi,” kata Gubernur Ansar.
Langkah lain yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk mengatasi kebutuhan bahan pangan di dalam Kepri adalah dengan perluasan lahan tanam cabe dengan jumlah total 227 Hektar di seluruh Provinsi Kepulauan Riau.
Pada tahun 2023 akan dilakukan perluasan lahan dengan alokasi sementara yaitu Bintan 40 hektar, Kabupaten Karimun dan Kabupaten Lingga 20 hektar, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, Kota Batam dan Kota Tanjungpinang 5 hektar.
Adapun langkah cepat lain yang gencar dilakukan Pemerintah Provinsi Kepri untuk menahan laju inflasi adalah dengan menggelar operasi pasar secara rutin di berbagai daerah di Kepri. Gubernur Ansar juga sudah mengeluarkan Surat Edaran yang menginstruksikan agar penyesuaian tiket kapal sebagai imbas kenaikan harga BBM tidak lebih dari 20 persen.
Hal tersebut sebagai upaya untuk menjaga kemampuan masyarakat menjangkau harga tiket kapal sebab sektor transportasi juga merupakan salah satu penyumbang inflasi tertinggi di Kepri.
Usai mendengarkan pengarahan dari Presiden Jokowi, Gubernur Ansar secara gamblang akan segera menindaklanjuti arahan tersebut untuk diterapkan di Provinsi Kepulauan Riau agar inflasi di Keprid dapat terus terjaga.
Sumber: Diskominfo Kepri
(YD)
