“Karena awalnya bantuan BLT tahap pertama itu berjalan baik, nanti setelah tahap ke-2 ini, penerima bantuan BLT menerima tidak sesuai harapan penerima salah satunya Istri saya. Hadidjah Laila dari dusun durian. Bahkan ada penerima BLT itu langsung di datangi ke rumahnya yang kemudian oleh oknum aparat menyerahkan BLT, Ada yang hanya Rp 300 ribu, mungkin lebih dari 7 penerima BLT menerima Rp. 300 ribu dan 1 orang lagi menerima Rp. 400 ribu rupiah yang seharusnya tahap k2 3 bulan itu harus diterima full 900 ribu rupiah ini malah dipangkas alias di korupsi. Pantas pula ada pekerjaan baik pekerjaan Dranase, jalan tani dan lain-lain tidak memasang papan proyek ada yang di sembunyikan. Walaupun hari ini ada kunjungan dari BPKP, mungkin saja hanya mediasi, ” ungkap Johan dengan kecewa.
Sementara itu, kepala desa Buhu, (Pjs) Usman Palo saat diwawancarai sejumlah awak media di ruang kerjanya mengatakan, dirinya baru mengetahui setelah 4 hari di kantor desa mendapat info-info melalui Whatsapp, dimana masalah ini akan dilaporkan ke Kejaksaan. Karena masalah ini di luar pengetauannya, maka ia melalui kepala-kepala dusun agar untuk mendapatkan data penerima BLT untuk tahap 2.
“Hari ini ada informasi bahwa desa mendapat kunjungan dari BPKP hanya saja waktu saya sedikit karena ada 2 agenda, yang harus saya hadiri di kecamatan. Mengenai masalah penerima BLT, sementara ini saya masih menunggu masyarakat penerima BLT dan saat ini saya telah melalui kepala-kepala dusun untuk mendapatkan data penerima BLT tahap 2 yang bermasalah. Pantas beberapa minggu lalu, saat di undang oleh pihak inspektorat Kadesnya tidak hadir. Untuk urusan pekerjaan tidak memasang papan informasi proyek itu juga sebelum saya masuk di sini termasuk kegiatan yang disebut (Padat Karya), ” tutup kades Buhu, (Pjs) Usman Palo kepada sejumlah media.
Hingga berita ini dinaikkan, tim media ini belum berhasil dikonfirmasi kepada mantan kepala desa tersebut. Diketahui, oknum itu susah ditemui
(Idrak Dk Amiri)
