“Implementasi kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), berdasarkan Survei Indeks ETPD semester I tahun 2023, jumlah Pemerintah Daerah yang masuk kategori Digital mencapai 399 Pemda atau 73,6%. Pemerintah optimis target tahun ini 75% bisa dicapai,” ungkap Menko Airlangga.
Lebih lanjut, Menko Airlangga menjelaskan terkait penguatan ekosistem ETPD dan peningkatan kinerja TP2DD serta inovasi kebijakan P2DD. Dibandingkan tahun lalu, jumlah pemda yang berpartisipasi dalam evaluasi kinerja tahun pada tahun 2023 ini meningkat menjadi 489 Pemda atau setara 90,2%.
“Untuk mencapai target 75% digital di tahun 2023, beberapa hal perlu dilakukan, yang pertama, optimalisasi pemanfaatan Proyek Strategis Nasional. Sampai dengan Agustus 2023 itu 161 PSN telah selesai dan investasinya Rp1.134 triliun untuk menunjang perluasan layanan digital di Indonesia,” kata Menko Airlangga.
Selanjutnya, Menko Airlangga juga mendorong penguatan Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam penyediaan layanan yang mendukung digitalisasi pajak dan retribusi daerah. Saat ini terdapat 24 dari 27 BPD yang memiliki layanan digital banking namun hanya 19 BPD yang memiliki izin QRIS. Lebih jauh, Menko Airlangga juga menekankan peningkatan inovasi dalam implementasi kebijakan P2DD.
Selain itu, sebagai bentuk evaluasi dan apresiasi kinerja Pemerintah Daerah, telah dilaksanakan Championship TP2DD 2023 dengan level playing field semakin konvergen di 5 wilayah yaitu Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, serta Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Satgas P2DD telah memilih 15 Pemda Penerima Penghargaan TP2DD terbaik, Pemda Penerima Penghargaan Program Unggulan terbaik di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta 1 BPD terbaik yang dinilai paling mendukung kebijakan P2DD tahun 2023.
Rakornas tersebut juga dihadiri Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Ombudsman, Sekjen Kemendagri, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Plt. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Staf Ahli Bidang Transformasi Digital, Kreativitas, dan Sumber Daya Manusia Kemenko Perekonomian, Juru Bicara Kemenko Perekonomian, para pimpinan kementerian dan lembaga (K/L), serta para Gubernur, Bupati, dan Walikota selaku Ketua TP2DD.
(Dison TF)
