Sementara itu, untuk operasional rutin, perawatan kendaraan hanya bergantung pada hasil sewa microbus ketika ada masyarakat yang menggunakan jasa tersebut. Tidak ada suntikan anggaran tambahan dari pemerintah desa untuk pemeliharaan armada tersebut.
BPD Sudah Surati Kepala Desa
Dalam menjalankan fungsi pengawasan, BPD juga telah menyurati Kepala Desa terkait belum adanya laporan pertanggungjawaban dari pengurus BUMDes sebelumnya. Namun, berdasarkan jawaban Kepala Desa, hingga kini laporan tersebut memang belum disampaikan oleh pihak pengurus lama.
Situasi ini yang kemudian memicu kesalahpahaman di tengah masyarakat setelah muncul pemberitaan yang menyebut adanya pengelolaan sepihak oleh Kepala Desa dan Ketua BPD.
Pihak desa menilai pemberitaan yang beredar belum melakukan konfirmasi langsung di lapangan atau menyampaikan somasi resmi sebelum dipublikasikan.
Tegaskan Transparansi dan Akuntabilitas
Pemerintah desa bersama BPD menegaskan komitmennya untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BUMDes Dahadano Botombawo. Langkah pengamanan aset disebut murni untuk menjaga keberlangsungan usaha desa, bukan untuk mengambil alih pengelolaan.
Masyarakat diimbau untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi dan menunggu kejelasan administrasi dari pengurus BUMDes sebelumnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pengurus BUMDes periode sebelumnya terkait laporan pertanggungjawaban yang dimaksud ###
