“Kemudian terkait dengan penilaiaan keterbukaan informasi publik, Polda Kepri tahun 2019 masih rendah dan di kategorikan tidak informatif, tetapi dengan upaya dari Kapolda Kepri, Kabid Humas Polda Kepri serta rekan-rekan semua di tahun 2021 nilai Polda Kepri menjadi informatif. Selanjutnya, untuk di tahun ini Kabid Humas Pilda Kepri mengajukan tiga Polres yang akan di nilai untuk keterbukaan informasi publik yaitu Polresta Barelang, Polresta Tanjung Pinang dan Polres Karimun, yang mana tujuan salah satunya adalah untuk penilaian WBK (wilayah Bebas dari Korupsi).” jelas Kasubbid Multimedia Bid Humas Polda Kepri AKBP Surya Iswandar, S.H
Lebih lanjut lagi, Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepri Ferry M. Manalu, S.Sos., MM menyampaikan setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh oleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Sebuah informasi yang tidak transparan yang dilakukan oleh pejabat publik akan menimbulkan sengketa informasi publik di tengah-tengah masyarakat, pada saat itulah negara hadir dalam membuat undang-undang sebagai payung hukum, yaitu Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, Komisi Informasi di bagi menjadi dua bagian yaitu Standard Layanan Informasi ( Indeks Keterbukaan Informasi dan Monev) dan Penyelesaian Sengketa Informasi (Mediasi Dan Putusan).
Selanjutnya dilanjutkan dengan paparan dari Kadiskominfo Provinsi Kepri kemudian Tim dari Bidhumas Polda Kepri melakukan pendalaman pada Fungsi teknis kehumasan Si Humas Polresta Tanjung Pinang, Si Humas Polres Bintan dan Si Humas Polres Lingga.
Humas Polda Kepri
Wassalamualaikum Wr.Wb
(Tim/Tina Ls)
