Lebih jauh, Beniharmoni mendorong agar para kepala daerah se-Pulau Nias dan DPRD di semua tingkatan segera mengambil peran kepemimpinan yang lebih proaktif.
Ia menyarankan pembentukan tim kerja lintas daerah dan lintas disiplin, pengalokasian anggaran yang terukur dan transparan, penghimpunan tokoh-tokoh strategis Nias, baik di daerah maupun di perantauan, serta penyusunan dan sosialisasi kajian akademik komprehensif sebagai dasar komunikasi politik dengan pemerintah pusat dan DPR RI.
Dalam konteks itu, Beniharmoni secara eksplisit mengajak seluruh kepala daerah se-Pulau Nias, bupati, wali kota, serta DPRD di tingkat kabupaten/kota dan provinsi untuk keluar dari sikap menunggu dan mulai mengambil peran kepemimpinan yang lebih aktif dan visioner. Menurutnya, pemekaran Provinsi Kepulauan Nias tidak akan bergerak tanpa keberanian politik dan kesatuan sikap institusional dari para pemangku mandat rakyat.
“Inilah saatnya pemerintah daerah dan DPRD menunjukkan tanggung jawab konstitusionalnya, membangun kesepahaman lintas wilayah, serta menyatukan agenda pemekaran sebagai prioritas strategis bersama, bukan isu simbolik atau musiman,” ujarnya.
“Pemekaran bukan sekadar aspirasi daerah, tetapi harus diposisikan sebagai agenda nasional yang memperkuat pelayanan publik, keadilan pembangunan, dan kehadiran negara di wilayah kepulauan terdepan.
Dengan fondasi akademik, sosial, dan kelembagaan yang kuat, aspirasi masyarakat Kepulauan Nias dapat diperjuangkan secara konstitusional, rasional, dan bermartabat,” tambahnya.
Menutup pernyataannya, Beniharmoni menegaskan bahwa pemekaran Provinsi Kepulauan Nias bukan sekadar agenda administratif atau proyek kekuasaan, melainkan ikhtiar sejarah untuk menghadirkan negara secara lebih adil di wilayah kepulauan terdepan.
Menurutnya, jika persatuan, keberanian politik, dan disiplin akademik dapat disatukan, maka pemekaran akan menjadi warisan institusional bagi generasi Nias ke depan, bukan hanya sebagai bentuk pengakuan negara, tetapi sebagai wujud tanggung jawab moral terhadap keadilan pembangunan dan martabat masyarakat kepulauan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia/Yason Gea
