SIKATNEWS.id | Bupati Tapanuli Utara Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat memimpin Rapat Koordinasi Evaluasi Penanganan Bencana Alam bertempat di Aula Martua, Kantor Bupati Tapanuli Utara, Tarutung, Senin (01/12) malam.
Rapat ini digelar untuk mengevaluasi kondisi enam hari pascabencana yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Tapanuli Utara. Bupati didampingi Wakil Bupati Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, Kasdim 0210/TU, Kabag. Ops Polres Taput, Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Fajar Gultom, serta Asisten Administrasi dan Umum Binhot Aritonang. Rapat ini juga dihadiri para pimpinan perangkat daerah beserta para eselon 3.
Dalam arahannya, Bupati menegaskan pentingnya percepatan penanganan di lapangan dan koordinasi antarpemangku kepentingan.
“Mari kita bekerja dengan gerak cepat, jangan menjadi penonton. Maksimalkan seluruh armada, berikan data yang mutakhir dan lengkap agar penanganan tanggap darurat selama 14 hari ini berjalan efektif,” tegasnya.
Bupati juga meminta seluruh perangkat daerah memastikan pendataan kerusakan rumah dan infrastruktur dilakukan secara rinci dengan dokumentasi lengkap. Selain itu, ia menekankan pentingnya akurasi laporan agar pemerintah pusat dan kementerian terkait dapat segera memberikan dukungan, mengingat keterbatasan anggaran daerah dalam penanganan bencana.
“Semua persoalan masyarakat harus segera dijawab. Persiapkan sura usulan kebutuhan mendesak kepada pemerintah pusat maupun Provinsi. Pertanggungjawaban anggaran harus dikerjakan dengan baik,” tambah Bupati.
Ia juga memberi perhatian khusus pada tujuh daerah terisolir dan meminta agar seluruh tim segera menembus wilayah tersebut melalui jalur darat. “Setiap desa terisolir harus dikunjungi, didokumentasikan, dan didata sehingga penyaluran bantuan lebih terarah,” ujarnya.
Wakil Bupati dalam pesannya menyampaikan bahwa jalur darat merupakan metode penyaluran bantuan yang paling efektif saat ini. Ia juga menegaskan urgensi data sebagai dasar pemulihan pascabencana, termasuk kemungkinan relokasi rumah warga yang berada di zona rawan.
Ketua TP PKK Tapanuli Utara, Ny. Neny Angelina JTP Hutabarat, turut menyampaikan keprihatinan terhadap siswa kelas XII yang kehilangan dokumen pendidikan akibat bencana. Ia berharap pemerintah dapat membantu penerbitan kembali berkas-berkas identitas pendidikan agar para siswa tetap dapat mengikuti ujian.
Sementara itu, Kasdim menyampaikan bahwa penanganan bencana alam perlu reaksi cepat termasuk dibutuhkan koordinasi terkait sarana pendukung operasional di lapangan.
